beberapa pengertian mengenai kata pemberontakan

1. pemberontakan adalah terhadap kekuasaan yang sah
2. pemberontakan andi aziz (peristiwa andi aziz) adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh andi aziz, seorang bekas peristiwa KNIL untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur, dan enggan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemberontakan APRA (Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil) adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL,
   
   masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNIN yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pmpinan tertinggi militer Belanda.
4. Pemberontakan Batipuh 1841 adalah pemberontakan bersenjata rakyat terhadap pemerintah Hindi - Belanda di Batipuh, Pantai Barat SUmatera tahun 1841 yang dipimpin oleh Tuan Gadang. Sebagai reaksi, Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Michiels untuk menumpasnya. Setelah berakhirnya Perang Padri, Tuan Gadang yang sebelumnya telah diangkat menjadi Regent oleh Belanda menggantikan Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta untuk diakui sebagai Raja Pagaruyung, namun ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketidakpuasaan ini, serta ditambah dengan adanya perubahan adminsitrasi di Minangkabau, serta penerapan culturstelsel, menjadi pemicu munculnya perlawanan rakyat terhadap pemerintah Hindia - Belanda.
5. Pemberontakan DI/TII adalah Pemberontakan yang dilakukan DI (darul Islam) /TII (Tentara Islam Indonesia) terhadap RI untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bermula di Jawa Barat, lalu menyebar ke daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Selawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan di Jawa Barat dipimpin Soekarmadji Marijan Kartosoewirjo, sementara di Jawa Tenagh dipimpin AMir Fatah dan Mahfu'dz Abdurachman (Kyai Somalangu), di Aceh dipimpin Daud Beureuh, di Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muzakar, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar Haderi bin Umar.